Lima Prioritas Penting dalam Revisi UU Pemilu: Dari Ambang Batas hingga Politik Uang

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan menilai revisi ini tidak boleh hanya berfokus pada ambang batas parlemen (parliamentary threshold), tetapi juga harus menyentuh persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. 

Direktur Eksekutif NETGRIT, Hadar Nafis Gumay, menilai pembahasan revisi UU Pemilu selama ini terlalu sempit karena lebih banyak membicarakan cara membatasi jumlah peserta pemilu melalui ambang batas parlemen. Padahal, menurutnya, ada sejumlah persoalan lain yang jauh lebih penting untuk dibenahi. 

Berikut lima prioritas yang dinilai perlu menjadi fokus dalam revisi UU Pemilu:

1. Perbaikan Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen tetap menjadi isu penting karena berkaitan dengan jumlah partai politik di DPR dan efektivitas pemerintahan. Namun, Hadar menilai pembahasannya tidak boleh sekadar diarahkan untuk mempersempit jumlah pesaing politik. Sistem pemilu harus dirancang untuk memperkuat representasi rakyat sekaligus menjaga kualitas demokrasi. 

2. Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu

Revisi UU Pemilu juga dinilai harus menjamin independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Selama ini, publik masih kerap mempertanyakan netralitas lembaga penyelenggara karena proses rekrutmennya dianggap terlalu dipengaruhi aktor politik. 

Menurut Hadar, pemilu yang berkualitas tidak mungkin tercapai tanpa penyelenggara yang memiliki integritas tinggi dan bebas dari kepentingan politik praktis.

3. Pemberantasan Politik Uang

Politik uang disebut sebagai salah satu persoalan terbesar dalam pemilu Indonesia. Praktik ini terus berulang di setiap kontestasi dan dinilai merusak kualitas demokrasi serta kedaulatan pemilih. 

Karena itu, revisi UU Pemilu perlu menghadirkan aturan yang lebih tegas dan efektif untuk mencegah praktik vote buying, termasuk pengawasan dan sanksi yang lebih kuat.

4. Penyederhanaan Sistem Pemilu

Kompleksitas sistem pemilu juga menjadi perhatian. Banyak pemilih merasa kesulitan menghadapi prosedur dan mekanisme pemungutan suara yang rumit. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan kualitas partisipasi masyarakat. 

Penyederhanaan sistem dianggap penting agar pemilu lebih mudah dipahami, lebih efisien, dan tidak membingungkan pemilih.

5. Pembahasan yang Tidak Tergesa-gesa

Selain substansi, proses pembahasan revisi UU Pemilu juga menjadi sorotan. Hadar mengingatkan bahwa revisi tidak boleh dilakukan mendadak menjelang tahapan pemilu karena berisiko menghasilkan regulasi yang setengah matang. 

Di sisi lain, pimpinan DPR menyebut pembahasan masih membutuhkan simulasi dan pengkajian mendalam agar aturan yang dihasilkan benar-benar berkualitas. 

Pada akhirnya, revisi UU Pemilu diharapkan tidak hanya menjadi alat politik jangka pendek, tetapi benar-benar mampu memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Regulasi yang kuat dan berintegritas dinilai menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pemilu yang adil, efisien, dan bebas kecurangan. 

Sumber: kompas.com